Implementasi KIP, Nagari di Pesisir Selatan Disarankan Studi Tiru ke Nagari Bungo Pasang Salido

PESSEL-Nagari-nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan disarankan melakukan studi tiru ke Nagari Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, setelah nagari itu mewakili Sumatera Barat pada Penilaian Evaluasi dan Apresiasi Desa/Nagari pada Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 2022 tingkat nasional oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. 

Harapan itu disampaikan Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar ketika dijumpai di rumah dinasnya, Jumat (18/11/2022). "Ya, Nagari Bungo Pasang Salido sangat konsisten dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Oleh karena, Nagari Bungo Pasang Salido patut menjadi contoh bagi nagari lain di Kabupaten Oesisir Selatan, " katanya.

Baca juga: Gubernur Sumbar Tegaskan Tidak Ada Keramaian Saat Nataru

Disebutkan, pihaknya optimis Nagari Bungo Pasang Salido meraih prestasi terbaik di tingkat nasional dalam Penilaian Evaluasi dan Apresiasi Desa/Nagari pada Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 2022 tingkat nasional oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. Pasalnya, KI Pusat memberikan apresasi yang sangat bangus pada Nagari Bungo Pasang Salido dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya, bupati meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Pesisir Selatan lebih maksimal lagi melakukan pembinaan kepada badan publik, termasuk nagari yang ada dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. 

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

Kemudian seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pesisir Selatan juga telah menyatakan kebulatan tekad dan komitmen bersama untuk mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkualitas serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut bupati mengatakan, setiap badan publik sebagaimana yang diamanatkan perundang-undangan yang berlaku wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien.

Baca juga: Jelang Nataru, Kerukunan Umat Beragama di Sumbar Jadi Percontohan Nasional

"Dengan demikian, layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah serta perlu dilakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat dan akurat, " kata Bupati Rusma Yul Anwar. (***)